Potensi pembangunan yang besar dan beragam di pulau kecil belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh pemerintah. Pendapat itu disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Rokhmin Dahuri saat Pansus RUU PPDK yang dipimpin oleh Ketua Pansus PPDK Alex Litaay mengadakan RDPU dengan para pakar kelautan, di Gedung Pansus, Rabu sore, (16/1).

"Kalaupun ada kegiatan pembangunan ekonomi di pulau kecil pada umumnya bersifat ekstraktif dan dilakukan serta untuk kepentingan korporasi asing dan pemilik modal besar,"ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pembangunan politik-ekonomi berupa alokasi anggaran penyediaan kredit perbankan, pembangunan infrastruktur, teknologi, pembangunan SDM, dan aset ekonomi produktif lainnya sangat tidak pro daerah kepulauan. "Ini berakibat daerah kepulauan sebagian besar merupakan daerah tertinggal dan miskin,"paparnya.

Dia menambahkan, pemerintah harus segera membangun aksesabilitas, infrastruktur, energi, iklim investasi yang atraktif dan kondusif, regulasi yang jelas, tegas dan adil serta SDM. "Swasta dan masyarakat investasi di modal kerja (working capital) dan taat peraturan,"paparnya.

Pakar Kelautan Aji Sularso mengatakan, ekosistem pulau-pulau kecil memiliki potensi hayati dan non hayati yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan nasional. "kita melihat terdapat indikasi kecenderungan okupasi dan bahkan claim kepemilikan pulau-pulau kecil oleh berbagai pihak,"ungkapnya.

Menurutnya, diperlukan pemantauan dan pengawasan atas keberadaan dan keadaan pulau-pulau kecil terluar.  (si), foto : nt/parle/hr.